Akhir-akhir ini mulai berlaku untuk semua warga Indonesia jika melaksanakan nikah di Kantor Urusa Agama melampirkan Akte Kelahiran selain klengkapan lainnya.Mnurut penulis kelengkapan administrasi yang sudah berlaku itu sudah cukup tapi kenapa masih disertakan pula surat Akte Kelahiran.
Padahal kita tahu bahwa masih banyak mayarakat kita yang tidak memiliki surat Akte Kelahiran,sebenarnya penulis memaklumi maksut pemerinta memberlakukan hal tersebut agar mayarakat kita tertib dalam administrasi,tapi kan tidak seharusnya dilampirkan bagi yang mau melakukan akad nikah di KUA yang nota bene untuk meresmikan hubungan pernikahan agar sah menurut UU Negara RI.
Tapi apakah akan tidak menyulitkan bagi yang tidak memiliki Akte Klahiran untuk mresmikan pernikahannya secara Hukum yang berlaku di Negaa kita,mereka pasti akan melakukan pernikahan tanpa melalui KUA atau melakukan pernikahan secara siri karena hal tersebut juga sah menurut Agama.
Menurut penulis sbaiknya penyrtaan Akte Kehiran itu dicabut saja karena bagaimana pun Negara harus memberikan pelayanan atau mempermudah warganya dalam melakukan Syariat agamanya untuk mngesahkan hubungan pernikahannya menurut Agama Islam agar warga mayaraka merasa tidak dipersulit dalam melaksanakan kewajiban melakukan pernikan yang sesuai dengan Agama.
Karena sepengetahuan penulis yang terjadi sekarang saja banyak biaya-biaya pernikahan yang harus dikeluarkan untuk mengurus di Kantor Urusan Agama membengkak tidak sesuai ketentuan,sepengetahuan penulis melalui media masa sebenarnya biaya pengurusan nikah di kantor KUA sebesar Rp 30.000,00 tapi kenyataannya yang terjadi di lapanga menjadi antara Rp 500.000,00 sampai Rp 600.000,00.Padahal nota bene kita tahu yang menjadi pegawai di Depag orang-orang yang tidak terlalu bodoh-bodoh amat pengetahuan agamanya kok bisa begitu,padahal sebagai Pelayan Masyarakat harusnya bisa memberikan kemudahan bagi mayarakat atau warga yang beribadah yang ssuai dengan agamanya.
Seharusnya Negara harus bisa mempermudah pencatatan pernikahan yang sudah sah menurut Agama meskipun hal itu dilakukan secara siri kalau mau mencatatkan di KUA seharusnya dipermudah untuk mendapatkan Surat Nikah yang resmi secara Hukum di Negara kita.
Oleh sebab itu menurut hemat penulis Akte Kelahiran tidak perlu disertakan sebagai syarat administrasi bagi yang mlakukan pernikahan di Kantor Ursan Agama,termasuk bagi anak didik yang mau bersekolah karena mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban Negara.Itu adalah hak rakyat bukan kewajiban rakyat sebaiknya jangan dipersulit.
Kalau mnurut penulis sertakan Akte Kelahiran sebagai perlengkapan administrasi bagi calon-calon abdi Negara baik Pusat maupun Daerah termasuk para Caleg di sluruh INDONESIA karena mereka adalah yang harus tertib administrasi kependudukannya.
Demkian sumbangsih penulis untuk kebaikan kita bersama,sebaiknya syarat pernikahan dikembalikan seperti yang dulu tanpa mnyertakan Akte Kelahiran dalam mlakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama seaai persyaratan Aministrasinya.
Demikian saran penulis wasalam.
Padahal kita tahu bahwa masih banyak mayarakat kita yang tidak memiliki surat Akte Kelahiran,sebenarnya penulis memaklumi maksut pemerinta memberlakukan hal tersebut agar mayarakat kita tertib dalam administrasi,tapi kan tidak seharusnya dilampirkan bagi yang mau melakukan akad nikah di KUA yang nota bene untuk meresmikan hubungan pernikahan agar sah menurut UU Negara RI.
Tapi apakah akan tidak menyulitkan bagi yang tidak memiliki Akte Klahiran untuk mresmikan pernikahannya secara Hukum yang berlaku di Negaa kita,mereka pasti akan melakukan pernikahan tanpa melalui KUA atau melakukan pernikahan secara siri karena hal tersebut juga sah menurut Agama.
Menurut penulis sbaiknya penyrtaan Akte Kehiran itu dicabut saja karena bagaimana pun Negara harus memberikan pelayanan atau mempermudah warganya dalam melakukan Syariat agamanya untuk mngesahkan hubungan pernikahannya menurut Agama Islam agar warga mayaraka merasa tidak dipersulit dalam melaksanakan kewajiban melakukan pernikan yang sesuai dengan Agama.
Karena sepengetahuan penulis yang terjadi sekarang saja banyak biaya-biaya pernikahan yang harus dikeluarkan untuk mengurus di Kantor Urusan Agama membengkak tidak sesuai ketentuan,sepengetahuan penulis melalui media masa sebenarnya biaya pengurusan nikah di kantor KUA sebesar Rp 30.000,00 tapi kenyataannya yang terjadi di lapanga menjadi antara Rp 500.000,00 sampai Rp 600.000,00.Padahal nota bene kita tahu yang menjadi pegawai di Depag orang-orang yang tidak terlalu bodoh-bodoh amat pengetahuan agamanya kok bisa begitu,padahal sebagai Pelayan Masyarakat harusnya bisa memberikan kemudahan bagi mayarakat atau warga yang beribadah yang ssuai dengan agamanya.
Seharusnya Negara harus bisa mempermudah pencatatan pernikahan yang sudah sah menurut Agama meskipun hal itu dilakukan secara siri kalau mau mencatatkan di KUA seharusnya dipermudah untuk mendapatkan Surat Nikah yang resmi secara Hukum di Negara kita.
Oleh sebab itu menurut hemat penulis Akte Kelahiran tidak perlu disertakan sebagai syarat administrasi bagi yang mlakukan pernikahan di Kantor Ursan Agama,termasuk bagi anak didik yang mau bersekolah karena mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban Negara.Itu adalah hak rakyat bukan kewajiban rakyat sebaiknya jangan dipersulit.
Kalau mnurut penulis sertakan Akte Kelahiran sebagai perlengkapan administrasi bagi calon-calon abdi Negara baik Pusat maupun Daerah termasuk para Caleg di sluruh INDONESIA karena mereka adalah yang harus tertib administrasi kependudukannya.
Demkian sumbangsih penulis untuk kebaikan kita bersama,sebaiknya syarat pernikahan dikembalikan seperti yang dulu tanpa mnyertakan Akte Kelahiran dalam mlakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama seaai persyaratan Aministrasinya.
Demikian saran penulis wasalam.
